Isu Terkini Seputar izin BPOM

Isu Terkini Seputar izin BPOM

Blog Article

Setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia, baik buatan dalam negeri maupun impor, wajib memiliki izin edar sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022. Persyaratan pengajuan izin edar berbeda tergantung pada jenis pemohon, yaitu:

Namun banyak dari mereka yang tidak memiliki pengalaman berbisnis mengeluh kesulitan untuk mengurus bisnisnya, baik dari segi bisnis, teknis, sampai dengan perizinan.

Pertanda lain bahwa sektor konstruksi sedang mengalami peningkatan adalah dengan melihat jumlah konsultan besar yang menggeluti bidang ini.

Tanpa izin ini, produk dianggap ilegal dan berisiko disita atau ditarik oleh pihak berwenang. Selain itu, distribusi tanpa izin BPOM bisa merusak reputasi merek Anda. Maka dari itu, pengusaha sebaiknya mengurus izin BPOM sejak awal produksi.

Jangan ragu konsultasi dengan jasa pengurusan izin usaha klinik seperti IZIN.co.id untuk memastikan semua dokumen dan izin legalitas terpenuhi secara cepat dan tepat.

Setelah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan barulah izin tenaga kerja asing bisa diproses. Pengurusan izin tenaga kerja asing meliputi beberapa tahapan, berikut adalah garis besarnya :

Penundaan pelayanan; diberikan jika pemberi kerja TKA tidak mengikutsertakan TKA dalam software asuransi, jaminan sosial nasional, tidak melaporkan penggunaan TKA dan pendidikan pelatihan tenaga kerja pendamping.

pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;

Yang perlu diingat adalah kode billing yang berhasil tergenerate dan terunduh oleh sistem akan memiliki masa aktif sampai dengan tujuh hari sejak dibuat. Jika waktu terlewati, maka wajib pajak harus membuat kode billing yang baru untuk dapat melakukan pembayaran pajak.

Layanan electronic perpajakan merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik melalui World wide web.

Akhirnya, setelah implementasi Coretax DJP, pembuatan kode billing secara mandiri dipersempit ruangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam more info pembayaran pajak.

Dengan adanya nomor ini, konsumen dapat mengetahui bahwa produk tersebut telah melewati proses uji yang sah. NIE juga menjadi dokumen penting saat produk ingin didistribusikan ke pasar ritel, e-commerce, atau diekspor.

” yang sebelumnya sudah acquainted digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.

BPOM adalah lembaga resmi pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan atau mencabut izin edar produk. Jika suatu produk terbukti berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan, BPOM berhak melakukan penarikan dari peredaran.